Infoberitadunia – Saat harapan publik akan penegakan hukum yang tegas terhadap mega skandal korupsi PT Pertamina Patra Niaga masih mengambang, muncul lagi kasus baru yang tak kalah menggemparkan: dugaan korupsi di tubuh PLN.
Seakan tak habis-habis, kasus demi kasus yang melibatkan perusahaan pelat merah ini terus menyeret Indonesia ke dalam pusaran kegelapan.
Tak heran, tagar #IndonesiaGelap semakin ramai bergema, mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap kondisi negeri yang terus dibayangi praktik korupsi menggurita.
Kasus Pertamina: Bom Waktu yang Meledak
Kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dengan nilai fantastis Rp193 triliun menjadi sorotan tajam. Angka tersebut bukan hanya sekadar kerugian negara, tetapi juga menjadi simbol betapa lemahnya pengawasan dan manajemen di perusahaan energi terbesar Indonesia ini.
Ironisnya, skandal ini terjadi di tengah naiknya harga BBM dan keluhan masyarakat tentang layanan yang semakin mahal.
Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini mengungkap bahwa praktik-praktik ilegal ini sudah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak. Namun, hingga kini, publik masih menunggu tindakan tegas dan transparan untuk mengungkap siapa saja aktor utama di balik mega skandal ini.
PLN dan Luka Baru yang Menganga
Belum selesai urusan Pertamina, publik dikejutkan dengan dugaan korupsi di PLN. Ada tiga kasus yang kini tengah diselidiki aparat hukum, salah satunya terkait proyek PLTU Kalbar 1. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan belum sepenuhnya terungkap, namun indikasi keterlibatan pejabat tinggi kembali mencuat.
PLN, sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional, seharusnya menjadi simbol pelayanan publik yang bersih dan profesional. Namun kenyataan berbicara sebaliknya. Praktik korupsi ini justru mengancam stabilitas penyediaan energi dan berpotensi semakin membebani rakyat dengan tarif listrik yang melambung.
Korupsi yang Menggurita: Dari Atas ke Bawah
Kasus Pertamina dan PLN hanyalah puncak gunung es. Masih banyak skandal korupsi besar lainnya yang mencerminkan betapa sistemik dan mengakarnya praktik ini di Indonesia.
Sebut saja kasus PT Timah dengan dugaan kerugian Rp300 triliun, skandal Jiwasraya dan Asabri yang mengguncang sektor asuransi negara, serta kasus BTS Kominfo yang memperlambat pemerataan infrastruktur digital. Semua ini menunjukkan pola yang sama: pengelolaan perusahaan pelat merah yang sarat kepentingan dan lemahnya pengawasan.
Akibatnya, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masyarakat yang harus menanggung dampak langsung berupa layanan yang buruk dan harga yang tidak terjangkau.
